Pembatasan Hak Kreditor Separatis dalam Proses Kepailitan

Pembatasan Hak Kreditor Separatis dalam Proses Kepailitan

Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK-PKPU) tidak terlepas dari adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998.

UUK-PKPU dibentuk untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sehingga akan memberikan perlindungan kepada para kreditor apabila debitor tidak membayar utang-utangnya, para kreditor diharapkan dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitor yang dinyatakan pailit.

Kehadiran lembaga kepailitan  ini diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban debitor terhadap kreditor secara lebih efektif, efesien dan proporsional.. Tujuan dibentuknya UUK-PKPU sebagai  hukum kepailitan di Indonesia yang baru yaitu untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Karakteristik Hukum Kepailitan

Tujuan kepailitan menurut Faillssements verordening adalah melindungi para kreditor  untuk memperoleh hak-haknya berkaitan dengan berlakunya asas yang menjamin hak-hak yang berpiutang (kreditor) dari kekayaan orang yang berutang (debitor). Tujuan ini disimpulkan dari pengertian kepailitan dalam Memorie van Toelichting yang menyatakan kepailitan sebagai suatu sitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan debitor guna kepentingan bersama para kreditornya. Tujuan ini juga sesuai dengan asas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1131 BW,  yang menyatakan: “Alle de roerende en onroerende goederen van den schuldenaar, zoo wel tegenwoordige als toekomstige, zijn voor deszelfs peroonlijke verbintenissen aansprakelijk”. Hukum memberlakukan asas tersebut untuk memantapkan keyakinan kreditor bahwa debitor akan melunasi utang-utangnya.

Asas hukum kepailitan Indonesia semestinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas hukum perdata, karena hukum kepailitan sebagai sub sistem dari hukum perdata nasional merupakan bagian yang utuh dari hukum perdata dan hukum acara perdata. Asas umum hukum kepailitan Indonesia diatur dalam Pasal 1131 BW yang disebut dengan prinsip kesamaan kedudukan kreditor (Paritas Creditorium) dan Pasal 1132 BW yang disebut dengan prinsip pari passu prorate perte, yaitu semua kreditor mempunyai hak yang sama atas harta debitor, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Dalam UUK-PKPU, yaitu dalam penjelasan Pasal 2  UUK-PKPU, yang dimaksud kreditor dalam kepailitan adalah: kreditor separatis,  kreditor preferen dan kreditor konkuren. Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor separtis ini seharusnya tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya merupakan karakteristik kreditor separatis. Separatis yang dimaksudkan adalah terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijaminkan dari harta yang dimiliki debitor pailit. Dengan demikian,  kreditor separatis mendapatkan posisi paling utama dalam proses kepailitan, sehubungan dengan hak atas kebendaan yang dijaminkan untuk piutangnya. Sepanjang nilai piutang yang diberikan oleh kreditor separatis tidak jauh melampaui nilai benda yang dijaminkan dan kreditor berkuasa atas benda tersebut, maka proses kepailitan tidak akan banyak berpengaruh pada pemenuhan pembayaran piutang kreditor tersebut.

Pembatasan Hak

Berlakunya hukum kepailitan, yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) sebagai hukum positif dalam bidang keperdataan, adalah berlaku sebagai hukum lex specialis derogate lex genaralis dari hukum jaminan kebendaan dan hukum perdata secara umum.  Implikasi yuridis bagi kreditor pemegang jaminan kebendaan dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, sesuai dengan UUK-PKPU sebagai hukum lex specialis derogate lex genaralis, adalah dengan adanya pembatasan hak bagi kreditor separatis yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, yaitu:

pertama, adanya Sita Umum dalam Kepailitan, yaitu dengan adanya ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU).

Kedua adanya  masa penagguhan (masa stay) yaitu dengan adanya ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUK-PKK.

Ketiga, adanya Hak Kurator untuk Menjual  Harta Pailit berupa Benda Bergerak yaitu dengan adanya ketentuan Pasal 56 ayat (3) UUK-PKPU.

Keempat, adanya Pembatasan 2 bulan jangka waktu untuk melaksanakan hak eksekusi sendiri yaitu dengan adanya ketentuan Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU.

Kelima, adanya  Keharusan untuk Menyerahkan Benda Agunan (termasuk agunan milik pihak ketiga) kepada Kurator, yaitu dengan adanya ketentuan  Pasal 59 ayat (2) UUK-PKPU.

Keenam, adanya Pembebasan Barang Agunan oleh Kurator dengan Membayar Jumlah Terkecil antara Harga Pasar Benda Agunan dan Jumlah Utang yang Dijamin dengan Benda Agunan yaitu denganadanya ketentuan Pasal 59 ayat (3) UUK-PKPU.

Ketujuh, adanya pembatalan atas seluruh perjanjian yang bermaksud  memindahtangankan hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan hipotik atau jaminan fidusia, yaitu dengan adanya ketentuan Pasal 34 UUK-PKPU.

Kedelapan, adanya hak kurator untuk menuntut diserahkannya bagian dari hasil penjualan yang dilakukan sendiri oleh kreditor pemegang jaminan kebendaan, yaitu  dengan adanya ketentuan Pasal 60 ayat (2) UUK-PKPU.

Kesembilan, adanya upah buruh yang dimasukkan sebagai utang harta pailit, yaitu dengan adanya ketentuan Pasal 39 ayat (2) UUK-PKPU.

Kesepuluh, adanya tingkatan pembayaran kepada kreditor yang menempatkan kreditor yang mempunyai hak yang diistimewakan berada diatas kreditor pemegang jaminan kebendaan, yaitu dengan adanya ketentuan Pasal 60 ayat (2) UUK-PKPU Jo. Pasal 189 ayat (4) UUK-PKPU.

Dengan adanya kesepuluh pembatas hak kreditor separatis dalam proses pengurusan dan pemberean kepailitan ini, ini berarti dari prespetif hukum ada 2 (dua) prinsip dasar yang bertentangan antara prinsip hukum kepailitan dengan prinsip hukum jaminan kebendaan. Yaitu, pertama adalah prinsip eksekutorial. Dalam prinsip hukum kepailitan hak eksekutorial pada dasarnya berada pada kurator sedangkan dalam prinsip hukum jaminan kebendaan hak eksekutorial berada pada kreditor pemegang jaminan kebendaan. Kedua, adalah prinsip preferensi. Dalam prinsip hukum kepailitan hak preferensi kreditor pemegang jaminan kebendaan atau kreditor separatis berada dibawah hak istimewa (Pasal 1139 BW dan Pasal 1149 BW), hak buruh dan biaya kepailitan. Sedangkan dalam prinsip hukum jaminan kebendaan hak preferensi kreditor pemegang jaminan kebendaan berada diatas hak istimewa (Pasal 1139 BW dan 1149 BW) , hak buruh dan biaya kepailitan.

Untuk itu agar terjadi kesesuaian antara asas dalam hukum kepailitan (UUK-PKPU) dengan asas hukum jaminan, diperlukan  penyelarasan norma-norma dalam hukum kepailitan (PKPU) dengan hukum jaminan, khususnya norma-norma yang berhubungan dengan pembatasan hak kreditor separatis dalam proses kepailitan di Inodnesia. Sehingga para kreditor separatis tidak akan ragu lagi menggunakan lembaga kepailitan untuk menyelesaikan utang-piutangnya dengan debitornya.

Dr. Yulianto SH.,MH  Penulis, Advocat & Kurator Kepailitan
Lulusan doktor hukum Unair.